Hadirkan Direktur Lentera Research dan Sr. Analis TITA, IMASOSDEM UI Adakan Diskusi Terkait IKN Nusantara

JAKARTA - Menyikapi pro dan kontra dari kebijakan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke kabupaten Penajem Paser Utara, Ikatan Mahasiswa Sosialis Demokratik  (IMASOSDEM) Univ. Indonesia mengadakan diskusi publik via zoom meeting (webinar) dengan tema "Kajian Kebijakan Terkait Pemindahan IKN Nusantara”.

Webinar yang dihadiri oleh para mahasiswa, peneliti dan akademisi lintas kampus tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Lentera Research, David Nordfolk, Peneliti senior Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA), Tulus J. Maha serta Ketua IMASOSDEM UI, Evan Siahaan sebagai narasumber.
 
Dalam kesempatan tersebut David mengatakan bahwa upaya Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah diwacanakan pemerintah sejak lama melalui Kementerian PPN/Bappenas selaku leading sector. Maka dari itu
diperlukan studi mengenai transisi pemindahan IKN terutama dari sisi ekonomi dan pertahanan. 

Baca juga: Tradisi Munggahan Sebelum Ramadhan, Pasar Malingping Macet

"Pemindahan IKN merupakan major project dalam RPJMN 2020-2024 yang diwacanakan
pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas. Diperlukan studi mengenai transisi pemindahan IKN terutama dari sisi ekonomi dan pertahanan", ujar David.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Warga Sidareja Antusias Sambut Operasi Pasar

Lebih lanjut David mengatakan strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum. 

"IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN
baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter serta berkontribusi terhadap kesejahteraan umum", tambah David.

Baca juga: Kritisi Infrastruktur dan Tata Kelola Pemkab Pandeglang ! JPMI Siap Datangi DPRD dan Bupati

Sementara itu, Tulus J. Maha mengatakan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

Baca juga: Tolak Keberadaan Tambak di Desanya, Warga labuhan Lombok Hadir di Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur

Tulus juga mengatakan bahwa IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

"IKN Nusantara mempunyai fungsi sebagai identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan simbolik tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif serta sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia" ujar Tulus.

Baca juga: Sejumlah Nelayan Desa Labuhan Lombok Keluhkan Keberadaan Tambak Udang di Desanya

Senada dengan pembicara sebelumnya, Evan Siahaan melihat bahwa urgensi dari keberadaan IKN Nusantara salah satunya dikarenakan beban Kota Jakarta dan Pulau Jawa yang terlalu berat.  Survey penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan bahwa sebesar  56, 56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen. 

"Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah _over capacity_, dimana Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56, 56 persen (mayoritas) masyarakat Indonesia hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen", ujar Evan.

Evan juga mengatakan bahwa Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58, 49. Fenomena tersebut menunjukkan polarisasi ekonomi yang tidak merata antara pulau Jawa dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. 

"Betapa sangat terpolarnya selama ini pembangunan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa, dimana data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58, 49. Fenomena ini memerlukan langkah _problem solving_ yang namanya pemerataan pembangunan yang tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris"' tutup Evan.***(fr/mr)